Mengapa Rumah Sakit Harus BLUD?

rsudDalam beberapa kesempatan diskusi antara lain dengan teman-teman pers atau stakeholder tersirat kalau pemahaman tentang BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) masih terbatas kalau gak dikatakan banyak yang salah persepsi. Hal tersebut adalah wajar. Jangankan masyarakat awam, para pelaku BLUD atau bahkan yang sudah mendapatkan ‘wejangan’ tentang BLUD masih ada yang tidak memahami secara utuh. Padahal BLUD bagi sebuah rumah sakit adalah keharusan menurut amant undang-undang.

BLUD adalah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dengan membaca pengertian ini, maka dapat dipahami bahwa BLUD TIDAK MENGUTAMAKAN MENCARI KEUNTUNGAN. Hal ini yang membedakan BLUD dengan BUMN/D. Tapi dalam pelaksanaanya BLUD harus tetap menggunakan prinsip efiensi dan produktifitas serta praktek bisnis yang sehat. Praktik bisnis yang sehat artinya berdasarkan kaidah manajemen yang baik mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban.

Kembali ke topik.

Intansi pelayanan publik apalagi rumah sakit harus diakui masih memiliki banyak kekurangan dalam pelayanan publik. Masyarakat cenderung tidak puas karena : pelayanan tidak diberikan dengan profesional, tidak cepat, prosedur yang terbelit-belit. Lalu terjadi diskriminasi pelayanan, kalau masyarakat yang bersangkutan mempunyai jabatan atau uang, akan cepat dilayani, akan tetapi kalau masyarakat biasa (miskin) belakangan. Kinerja pelayanan aparatur yang kurang, praktek pungutan liar, biaya tidak transparan (katanya gratis tetapi kenyataan di lapangan masih harus bayar, membayarnyapun tidak ada standarnya), dan lain-lain kondisi riil pelayanan publik kita. Hal ini tentu saja tidak adil, tentu saja memboroskan anggaran negara atau tidak tepat sasaran.

Hal inilah kemudian melahirkan ide (peraturan, produk hukum) yang mengharuskan instansi pelayanan publik untuk menjadi BLUD. Khusus bagi rumah sakit daerah, BLUD merupakan solusi terbaik untuk mengatasi banyak  persolan /keluhan pasien saat ini. Bagi pasien, mereka tidak mau tau dengan segala macam peraturan administrasi seperti uang harus dicairkan dahulu ke kas Pemda baru dibelanjakan. Bagi mereka hanya satu : SEGERA DILAYANI.

Maka bagi rumah sakit yang sudah BLUD akan memiliki beberapa fleksibilitas yang dikecualikan dari yang berlaku umum. Pengecualian ini bukan berarti BLUD menabrak undang-undang/hukum. Ada peraturan ‘turun temurun’ yang sangat panjang dan komplet yang memerintahkan atau menaunginya. Peraturan itulah kemudian yang membolehkan RS memiliki kas sendiri (kalau ada keperluan, langsung bisa diambil dari kas dan dibelanjakan untuk pelayanan). BLUD juga memungkinkan untuk bekerjasama dengan pihak lain sepanjang menguntungkan, bisa melakukan pengadaan barang dan jasa dengan besaran nilai diluar ketentuan Perpres 70/2012, bisa menghapus aset, bahkan BLUD bisa berhutang. Ketentuan tentang belanja langsung maupun pengadaan barang ini HANYA BERLAKU BAGI PENDAPATAN YANG BERASAL DARI BUKAN APBD/N. Sebab pendapatan yang berasal dari APBD/N, tetap mengikuti ketentuan yang berlaku umum. Dengan berbagai fleksibilitas tersebut maka diharapkan RSUD tidak ada lagi kendala dalam melayani masyarakat.RSUD Bima BLUD_17

Rumah sakit yang sudah BLUD bukan berarti otomatis akan menjadi “meningkat” segalanya. Bukan berarti semua akan langsung seindah impian. Ada rumah sakit BLUD yang hanya asal gugur kewajiban saja. Tidak memberikan manfaat atau perubahan berarti bagi peningkatan mutu pelayanan. Karena itu bagi rumah sakit yang sudah BLUD perlu peningkatan kapasitas SDM, perubahan pola pikir (mindset), semangat kewirausahaan (enterpreneurship) bagi pengelola BLUD, stakeholder terkait mulai dari kepala daerah, sekretaris daerah, PPKD, Kepala BAPPEDA, dan Inspektur Daerah.. Perlu kerja keras dan kesamaan visi misi seluruh kemponen terkait BLUD. Semua harus seiring seirama. BLUD yang memiliki prinsip transparant, akuntabel, responsible dan independen akan berbeda dengan sebelum BLUD. Mindset semua SDM dituntut untuk berubah. Tadinya biasa dilayani, sekarang melayani. Tadinya pasien butuh RS, sekarang RS butuh pasien/pelanggan. Tadinya uang disetor ke kas Pemda, sekarang dikelola sendiri dikas BLUD. Dari mindset birokrat menjadi entrepreuner : Selalu melakukan hal yang inovatif, efisiensi di segala bidang, responsif, cepat tanggap kebutuhan pasien, bukan lagi terpaku pada rutinitas belaka.

Bila sebelum BLUD, mentalnya mental setoran, menghabiskan anggaran sebab bila anggaran tidak terserap/tidak habis, dianggap kinerjanya jelek. Setelah BLUD, mental SDM rumah sakit harus sebaliknya: Harus berhemat, harus efisien. Contoh kecil antara lain lampu yang masih menyala disiang hari/yang cukup cahayanya, AC yang tetap hidup padahal tidak ada yang memakai. Kalau tidak perlu print out, kenapa menghabiskan kertas dan tinta, dll.

Setelah BLUD manajer RS dituntut untuk menjadi manajer betulan, bukan sekedar kepala RS, Kepala keuangan, Kepala perencanaan, kepala staf dst… Tapi manajer keuangan, manajer SDM, manajer operasional. Manajer yang bisa memanaj setiap unit yang dipimpinnya.

Pemahaman tentang konsep Rencana Strategis Bisnis (RSB), Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal, Standar Akuntansi Keuangan (SAK), konsolidasian RBA dan laporan keuangan dengan APBD menjadi mutlak agar BLUD tidak salah langkah.

Pemahaman ini tidak bisa hanya dimiliki oleh segelintir orang, hanya bagian manajerial saja atau bagian administrasi saja atau bagian fungsional saja. Semua harus seirama. Semakin banyak yang paham BLUD akan semakin baik, sehingga para manajer RS tidak terlalu susah menggerakkan orang-nya untuk mencapai tujuan bersama.

Apalagi yang buat RS harus BLUD?

Yang sudah BLUD diharapkan tarifnya sesuai dengan unit cost. Dengan tarif berdasarkan unit cost inilah rumah sakit bisa memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Artinya, bila tarif lebih rendah dari unit cost maka SPM tidak akan terpenuhi. TarifRSU Harus BLUD yang lebih rendah dari unit cost juga berarti APBD/pemerintah ikut mensubsidi orang mampu. Sehingga penetapan tarif hanya untuk kelas III yang berdasarkan Peraturan daerah (Perda) sedangkan kelas II, I dan ke atas cukup dengan Peraturan bupati (Perbub). Sehingga bila tarif pelayanan untuk orang miskin/kelas III lebih rendah dari unit cost, disitulah subsidi pemerintah diperlukan.

Kepada SDM RS yang sudah BLUD juga dapat diberikan remunerasi. Pejabat pengelola BLUD, Dewan pengawas, Sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan. Sehingga tidak lagi pengaturannya seperti PNS, kalau golongan dan masa kerja sama, gaji yang diterima setiap bulan akan sama. Dalam BLUD besaran remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian antara lain: pengalaman dan masa kerja, ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku, resiko kerja, tingkat kegawatdaruratan, jabatan yang disandang, dan hasil/capaian kinerjanya.

Dengan demikian maka Esensi dari rumah sakit yang sudah BLUD adalah agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan efisiensi anggaran. Dengan BLUD, diharapakan sebuah rumah sakit akan meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat nya. RSUD akan siap untuk melayani pasien dalam JKN/BPJS mulai 2014.

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: