Archive for the ‘ Seputar Kesehatan ’ Category

Membuat Value Stream Mapping (VSM)

Langkah kedua dalam lima prinsip lean adalah menyusun Value Stream Mapping (VSM). VSM merupakan gambaran dari aktivitas pelayanan sejak pelayanan diminta oleh customer (pasien) sampai permintaan tersebut dipenuhi. VSM adalah sebuah susunan diagram (peta) yang mengidentifikasi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses, waktu tunggu antara langkah-langkah dalam satu proses, serta mengungkapkan dan menggambarkan dari sudut pandang pasien bahwa waktu yang dihabiskan untuk menunggu proses selanjutnya merupakan pemborosan atau waste. Tujuan utama dari VSM adalah untuk memperbaiki proses dengan mengidentifikasi dan mengeliminasi waste ini.

Dalam pelayanan kesehatan setidaknya terdapat 7 (tujuh) macam “flows” yaitu : pasien, staf, obat-obatan, persediaan, perlengkapan, proses pembangunan dan informasi. VSM digunakan untuk memetakkan flows ini.

Proses pemetaan untuk lingkup yang terbatas biasanya memakan waktu 2 hari. Langkah-langkah dan waktu  dalam proses mapping harus diverifikasi melalui pengumpulan data dan observasi. Hal ini dimaksudkan agar kita mengetahui keadaan saat ini dan mencerminkan segala sesuatu yang terjadi dalam proses pelayanan tersebut. Bahkan melalui VSM kita dapat melihat aliran informasi dan komunikasi yang terjadi antara orang-orang dalam unit yang berbeda.

Ketika membuat VSM perlu diidentifikasi masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu, seperti waktu tunggu yang lama antara langkah-langkah dalam satu proses atau banyaknya proses yang berulang. Penyelesaian masalah diprioritaskan pada masalah-masalah yang berdampak besar pada pasien. Baca lebih lanjut

Memahami Fraud (Kecurangan) di Jaminan Kesehatan dan Aspek Hukum Pidana dan Perdata

JKNFraud di berbagai bidang

Dalam “Black’s Law Dictionary” menyebutkan bahwa fraud adalah kesengajaan melakukan kesalahan terhadap kebenaran untuk tujuan mendapatkan sesuatu yang bernilai atas kerugian orang lain atau mendapatkannya dengan membelokkan hukum atau kesalahan reprentasi suatu fakta, baik dengan kata maupun tindakan; kesalahan alegasi (mendakwa orang untuk melakukan tindakan kriminal), menutupi sesuatu yang harus terbuka, menerima tindakan atau sesuatu yang salah dan merencanakan melakukan sesuatu yang salah kepada orang lain sehingga dia bertindak diatas hukum yang salah.

Menurut Yaslis Ilyas dalam bukunya yang berjudul : Mengenal Asuransi Kesehatan hal.131, definisi tersebut hanya menjelaskan fraud sebagai pengertian formal dan lebih pada definisi hukum.

Karena memang fraud bisa terjadi disemua sektor atau bidang. Disektor pemerintah maupun swasta. Juga bisa terjadi pada berbagai bidang. Termasuk bidang ekonomi dan kesehatan. Dibidang ekonomi, mulai dari fraud yang dilakukan oleh perbank-an, akutansi, sampai korupsi yang dilakukan oleh para pejabat di negeri ini. Penyebab atau akar permasalahan fraud dijelaskan secara ringkas melalui ungkapan fraud by need, by greed and by opportunity (kecurangan karena kebutuhan, karena serakah dan karena ada peluang). Yang pada intinya dikatakan fraud apabila memenuhi unsur-unsur :

­            – Adanya perbuatan yang melawan hukum (illegal acts)

­            – Dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi

­            – Untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok

Dampak praktik – praktik tersebut diatas sangat beragam, tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa ciri dari pada fraud adalah keuntungan yang tidak wajar dari pelakunya, baik individu, kelompok, atau organisasi / perusahaan, yang tentu saja diimbangi dengan adanya kerugian pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Fraud dalam jaminan kesehatan

Fraud dalam bidang kesehatan adalah segala bentuk kecurangan dan ketidak wajaran yang dilakukan berbagai pihak dalam mata-rantai pelayanan kesehatan untuk memperoleh keuntungan sendiri yang (jauh) melampaui keuntungan yang diperoleh dari praktek normal.

Contoh fraud pelayanan kesehatan adalah pemalsuan diagnosa untuk mensahkan pelayanan yang tidak dibutuhkan dan tarifnya mahal (upcoding), tarif jasa yang tidak pernah dilakukan (tagihan fiktif),  pemberian obat obatan atas indikasi yang tidak jelas manfaatnya, pemeriksaan lanoratorium dan dan diagnostik atas indikasi yang tidak tepat, pemondokan pasien rumah sakit yang tidak perlu dan berbagai hal lainnya.

Dengan berlakunya BPJS maka potensi terjadinya fraud akan makin meningkat. Ketidaksepahaman antara BPJS dan pemberi pelayanan memungkinkan terjadinya fraud. Contoh adalah penentuan tarif berdasarkan IN-CBG’s yang mungkin tidak sesuai unit cost rumah sakit/provider.

Resiko kerugian akibat fraud ini sangat besar. Jika estimasi premi BJS 2014 sekitar 38,5 T, dengan estimasi besaran angka fraud 5% maka jumlahnya mencapai 1,8 T . Ini baru estimasi 5% !

Aspek penegakan hukum fraud di bidang kesehatan

Mengingat angkanya yang sangat besar maka tentu saja ini akan merugikan negara dan rakyat. Mengingat fraud dapat dikategorikan sebagai kejahatan/kriminal dan pada disempatan lain dikategorikan sebagai penipuan, tentu saja akan mendapatkan konsekuensi hukum (pidana maupun perdata)

Bahkan mengingat dampaknya yang begitu menyentuh kehidupan masyarakat banyak maka fraud yang terjadi dibidang kesehatan mulai ‘dilirik’ oleh lembaga anti rasuah (KPK). Bahkan KPK sudah memasukan  bidang kesehatan sebagai bidang prioritas pengawasan.

Karena itu perlu pemahaman dan pencegahan agar tidak terjadi fraud dalam pelayanan kesehatan. Salah satunya melalui pengawasan. Pengawasan pada kegiatan yang memiliki intensitas terjadinya fraud cukup tinggi pada masing-masing aspek fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, dan bahkan pengawasan pelaksanaan JKN itu sendiri.

*tugas minggu I (4-9 Feb 2014) Blended learning dengan Kebijakan Kesehatan Indonesia

Mengapa Rumah Sakit Harus BLUD?

rsudDalam beberapa kesempatan diskusi antara lain dengan teman-teman pers atau stakeholder tersirat kalau pemahaman tentang BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) masih terbatas kalau gak dikatakan banyak yang salah persepsi. Hal tersebut adalah wajar. Jangankan masyarakat awam, para pelaku BLUD atau bahkan yang sudah mendapatkan ‘wejangan’ tentang BLUD masih ada yang tidak memahami secara utuh. Padahal BLUD bagi sebuah rumah sakit adalah keharusan menurut amant undang-undang.

BLUD adalah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dengan membaca pengertian ini, maka dapat dipahami bahwa BLUD TIDAK MENGUTAMAKAN MENCARI KEUNTUNGAN. Hal ini yang membedakan BLUD dengan BUMN/D. Tapi dalam pelaksanaanya BLUD harus tetap menggunakan prinsip efiensi dan produktifitas serta praktek bisnis yang sehat. Praktik bisnis yang sehat artinya berdasarkan kaidah manajemen yang baik mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban.

Kembali ke topik.

Intansi pelayanan publik apalagi rumah sakit harus diakui masih memiliki banyak kekurangan dalam pelayanan publik. Masyarakat cenderung tidak puas karena : pelayanan tidak diberikan dengan profesional, tidak cepat, prosedur yang terbelit-belit. Lalu terjadi diskriminasi pelayanan, kalau masyarakat yang bersangkutan mempunyai jabatan atau uang, akan cepat dilayani, akan tetapi kalau masyarakat biasa (miskin) belakangan. Kinerja pelayanan aparatur yang kurang, praktek pungutan liar, biaya tidak transparan (katanya gratis tetapi kenyataan di lapangan masih harus bayar, membayarnyapun tidak ada standarnya), dan lain-lain kondisi riil pelayanan publik kita. Hal ini tentu saja tidak adil, tentu saja memboroskan anggaran negara atau tidak tepat sasaran.

Hal inilah kemudian melahirkan ide (peraturan, produk hukum) yang mengharuskan instansi pelayanan publik untuk menjadi BLUD. Khusus bagi rumah sakit daerah, BLUD merupakan solusi terbaik untuk mengatasi banyak  persolan /keluhan pasien saat ini. Bagi pasien, mereka tidak mau tau dengan segala macam peraturan administrasi seperti uang harus dicairkan dahulu ke kas Pemda baru dibelanjakan. Bagi mereka hanya satu : SEGERA DILAYANI.

Maka bagi rumah sakit yang sudah BLUD akan memiliki beberapa fleksibilitas yang dikecualikan dari yang berlaku umum. Pengecualian ini bukan berarti BLUD menabrak undang-undang/hukum. Ada peraturan ‘turun temurun’ yang sangat panjang dan komplet yang memerintahkan atau menaunginya. Peraturan itulah kemudian yang membolehkan RS memiliki kas sendiri (kalau ada keperluan, langsung bisa diambil dari kas dan dibelanjakan untuk pelayanan). BLUD juga memungkinkan untuk bekerjasama dengan pihak lain sepanjang menguntungkan, bisa melakukan pengadaan barang dan jasa dengan besaran nilai diluar ketentuan Perpres 70/2012, bisa menghapus aset, bahkan BLUD bisa berhutang. Ketentuan tentang belanja langsung maupun pengadaan barang ini HANYA BERLAKU BAGI PENDAPATAN YANG BERASAL DARI BUKAN APBD/N. Sebab pendapatan yang berasal dari APBD/N, tetap mengikuti ketentuan yang berlaku umum. Dengan berbagai fleksibilitas tersebut maka diharapkan RSUD tidak ada lagi kendala dalam melayani masyarakat.RSUD Bima BLUD_17

Rumah sakit yang sudah BLUD bukan berarti otomatis akan menjadi “meningkat” segalanya. Bukan berarti semua akan langsung seindah impian. Ada rumah sakit BLUD yang hanya asal gugur kewajiban saja. Tidak memberikan manfaat atau perubahan berarti bagi peningkatan mutu pelayanan. Karena itu bagi rumah sakit yang sudah BLUD perlu peningkatan kapasitas SDM, perubahan pola pikir (mindset), semangat kewirausahaan (enterpreneurship) bagi pengelola BLUD, stakeholder terkait mulai dari kepala daerah, sekretaris daerah, PPKD, Kepala BAPPEDA, dan Inspektur Daerah.. Perlu kerja keras dan kesamaan visi misi seluruh kemponen terkait BLUD. Semua harus seiring seirama. BLUD yang memiliki prinsip transparant, akuntabel, responsible dan independen akan berbeda dengan sebelum BLUD. Mindset semua SDM dituntut untuk berubah. Tadinya biasa dilayani, sekarang melayani. Tadinya pasien butuh RS, sekarang RS butuh pasien/pelanggan. Tadinya uang disetor ke kas Pemda, sekarang dikelola sendiri dikas BLUD. Dari mindset birokrat menjadi entrepreuner : Selalu melakukan hal yang inovatif, efisiensi di segala bidang, responsif, cepat tanggap kebutuhan pasien, bukan lagi terpaku pada rutinitas belaka.

Bila sebelum BLUD, mentalnya mental setoran, menghabiskan anggaran sebab bila anggaran tidak terserap/tidak habis, dianggap kinerjanya jelek. Setelah BLUD, mental SDM rumah sakit harus sebaliknya: Harus berhemat, harus efisien. Contoh kecil antara lain lampu yang masih menyala disiang hari/yang cukup cahayanya, AC yang tetap hidup padahal tidak ada yang memakai. Kalau tidak perlu print out, kenapa menghabiskan kertas dan tinta, dll.

Setelah BLUD manajer RS dituntut untuk menjadi manajer betulan, bukan sekedar kepala RS, Kepala keuangan, Kepala perencanaan, kepala staf dst… Tapi manajer keuangan, manajer SDM, manajer operasional. Manajer yang bisa memanaj setiap unit yang dipimpinnya.

Pemahaman tentang konsep Rencana Strategis Bisnis (RSB), Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal, Standar Akuntansi Keuangan (SAK), konsolidasian RBA dan laporan keuangan dengan APBD menjadi mutlak agar BLUD tidak salah langkah.

Pemahaman ini tidak bisa hanya dimiliki oleh segelintir orang, hanya bagian manajerial saja atau bagian administrasi saja atau bagian fungsional saja. Semua harus seirama. Semakin banyak yang paham BLUD akan semakin baik, sehingga para manajer RS tidak terlalu susah menggerakkan orang-nya untuk mencapai tujuan bersama.

Apalagi yang buat RS harus BLUD?

Yang sudah BLUD diharapkan tarifnya sesuai dengan unit cost. Dengan tarif berdasarkan unit cost inilah rumah sakit bisa memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Artinya, bila tarif lebih rendah dari unit cost maka SPM tidak akan terpenuhi. TarifRSU Harus BLUD yang lebih rendah dari unit cost juga berarti APBD/pemerintah ikut mensubsidi orang mampu. Sehingga penetapan tarif hanya untuk kelas III yang berdasarkan Peraturan daerah (Perda) sedangkan kelas II, I dan ke atas cukup dengan Peraturan bupati (Perbub). Sehingga bila tarif pelayanan untuk orang miskin/kelas III lebih rendah dari unit cost, disitulah subsidi pemerintah diperlukan.

Kepada SDM RS yang sudah BLUD juga dapat diberikan remunerasi. Pejabat pengelola BLUD, Dewan pengawas, Sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan. Sehingga tidak lagi pengaturannya seperti PNS, kalau golongan dan masa kerja sama, gaji yang diterima setiap bulan akan sama. Dalam BLUD besaran remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian antara lain: pengalaman dan masa kerja, ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku, resiko kerja, tingkat kegawatdaruratan, jabatan yang disandang, dan hasil/capaian kinerjanya.

Dengan demikian maka Esensi dari rumah sakit yang sudah BLUD adalah agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan efisiensi anggaran. Dengan BLUD, diharapakan sebuah rumah sakit akan meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat nya. RSUD akan siap untuk melayani pasien dalam JKN/BPJS mulai 2014.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!