Archive for the ‘ Operasi/Produksi ’ Category

Peranan Manajemen Operasi Dalam Manajemen Rumah Sakit (2)

 

Peran dan Fungsi nya dalam Pelayanan Rumah Sakit

Rumah sakit adalah salah organisasi yang sangat kompleks. Fungsi utamanya adalah menyediakan/menyelenggarakan  jasa pelayanan kesehatan. Sebagai organisasi, rumah sakit juga memiliki berbagai kegiatan operasi, termasuk kegiatan produksi, pemasaran dan pencatatan keuangan. Konsep manajemen operasi menjadi sangat penting untuk mengelola operasional rumah sakit.

  1. Organisasi Pelayanan Jasa

Rumah sakit adalah salah satu Organisasi pelayanan jasa atau organisasi non-manufaktur. Kegiatan operasinya lebih banyak menghasilkan barang yang tidak berwujud. Seperti kegiatan manufaktur, organisasi jasa dapat dikelompokkan dalam berbagai jenis. Seperti Konsultan, Akuntan, Rumah sakit merupakan Organisasi jasa  yang tidak berhubungan langsung dengan produksi barang. Meskipun demikian kegiatan manajemen operasi tidak hanya memberikan pelayanan barang saja atau jasa saja. Sebuah organisasi/perusahaan dapat memberikan jasa dan juga barang.

Perbedaan barang dan jasa (Herjanto, 2008) :

Beda Produk dan jasa

 

  1. Peran dan Fungsi MO dalam Pelayanan Rumah sakit

Pada masa lalu pengertian produksi hanya dikaitkan dengan unit usaha fabrikasi yaitu yang menghasilkan barang-barang nyata seperti mobil, perabot, semen dsb, namun pengertian produksi pada saat ini menjadi semakin meluas. Produksi sering diartikan sebagai aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan nilai masukan (input) menjadi keluaran (output). Dengan demikian maka kegiatan usaha jasa seperti dijumpai pada perusahaan angkutan, asuransi, bank, rumah sakit, dsb menjalankan juga kegiatan produksi. Secara skematis sistem produksi dapat digambarkan sbb:

Proses barang dan Jasa

 

Sudah diakui bahwa organisasi dan manajemen tidak dapat dipisahkan. Setiap organisasi memerlukan manajemen untuk meraih tujuan organisasinya. Tidak terkecuali institusi penyelenggara pelayanan kesehatan, apalagi sekelas rumah sakit. Semua fungsi manajemen sangat dibutuhkan rumah sakit. Satu diantara fungsi tersebut, bahkan boleh dikatakan yang berperan sangat penting adalah manajemen operasi (Saputro, 2013)

Rumah sakit sebagai organisasi pelayanan kesehatan mempunyai peranana yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Oleh kerena itu, rumah sakit harus dapat memberikan pelayanan dengan konsep one stop services, artinya seluruh kebutuhan pelayanan kesehatan dan pelayanan terkait pasien harus dapat dilayani oleh rumah sakit secara cepat, akurat, bermutu dan biaya terjangkau. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, saat ini rumah sakit telah mengembangkan diri dengan berbagai model pengembangan, desain, struktur organisasi.

Di rumah sakit, proses manajemen operasional dapat digambarkan seperti berikut (Stevenson, 2004)

Proses Manajemen RS

Manajemen operasi adalah aktivitas manajemen (plan do check action – desain eksekusi perbaikan) dalam menciptakan nilai bagi pelanggan melalui transformasi input menjadi output dengan efektif dan efisien. Manajemen operasi tidak berarti hanya terkait dengan masalah operasional, tetapi menyeluruh dari isu strategis sampai isu operasional. Kalau boleh mengklaim, manajemen operasi adalah inti dari proses manajemen. Karena aktivitas operasi itulah dibutuhkan fungsi manajemen yang lain seperti manajemen sdm, keuangan, dan pemasaran.

Di rumah sakit, terdapat banyak berbagai isu-su strategis. Aspek pembiayaan yang berhubungan dengan BPJS/JKN masih menjadi isu utama yang harus dihadapi manajemen rumah sakit. Proses akreditasi, tehnis pelaksanaan BLUD yang optimal adalah beberapa isu penting lainnya. Termasuk menyiapkan dokumen strategis seperti Business plan/Rencana Strategi Bisnis, Rencana Bisnis Anggaran, serta cara mencapai visi misi rumah sakit. Isu-isu kebijakan, transparansi, kualitas dan efisiensi pelayanan, kepemimpinan dan kapasitas SDM,  pemberdayaan karyawan, hak pasien  juga masih menjadi tantangan operasional rumah sakit.

Rumah sakit pada saat ini dituntut untuk memahami dan menganalisa lingkungan umum dan lingkungan pelayanan kesehatan, menganalisa area yang menjadi fokus pelayanan agar tetap mampu eksis ditengah persaingan dengan competitor. Manajemen rumah sakit juga dituntut untuk memiliki strategi alternative, ketika strategi yang satu tidak bisa (tidak optimal) dijalankan. Strategi yang memiliki nilai tambah bagi pelanggan adalah kunci untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi. (Swayne, Duncan, & Ginter, 2006). Fungsi-fungsi ini dilakukan dalam suatu manajemen operasional yang saling mendukung antar unit, bagian dan structural di rumah sakit.

Pada tingkat taktis, rumah sakit harus memiliki perencanaan yang baik mengenai estimasi pasien dan kebutuhan rumah sakit setiap tahun agar rencana kerja tahunan dapat direalisasikan dengan baik. Berdasarkan estimasi tersebut, maka rumah sakit harus memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan, khususnya Sumber Daya Manusia (SDM). Manajemen persediaan juga tidak kalah penting dan mendesak mengingat fakta menunjukkan besar sekali biaya yang dikeluarkan untuk persediaan.

Pada tingkat operasional, rumah sakit harus memiliki sistem penjadwalan yang baik, sistem pengendalian kualitas, penanganan antrian di setiap instalasi, pemeliharaan sarana dan prasarana alat, efisiensi sistem pendukung (seperti air, listrik, gas, dan sampah). Ini semua tidak dapat dikelola dengan ala kadarnya. Diperlukan manajemen yang profesional agar misi mulianya kepada para pemangku kepentingannya terpenuhi, juga pengelolaannya efisien (Saputro, 2013)

 

Peranan Manajemen Operasi Dalam Pelayanan Rumah Sakit (1)

Paradigma Baru 

Paradigma BaruSebuah organisasi pada dewasa ini terus menghadapi tantangan dan perubahan zaman. Organisasi dituntut cepat dan tanggap terhadap berbagai perubahan yang ada. Bagi sebuah organisasi modern, mengikuti paradigma baru dan perkembangan kekinian dalam hal produksi barang atau jasa menjadi sebuah keharusan.

Manajemen operasi pada prinsipnya memiliki tiga ruang lingkup, yaitu : Produksi atau operasional (Operation function), Pemasaran (Marketing function)  dan Keuangan (Finance function).

Pada saat ini kita berada pada empat zaman sekaligus yang terjadi secara bersamaan, yaitu : zaman globalisasi ekonomi, zaman teknologi informasi, zaman strategic quality management, dan zaman revolusi manajemen. Pendiri Microsoft, Bill Gates membagi tiga zaman perubahan yang terjadi akhir-akhir ini yang kini dialami oleh masyarakat Amerika. Ketiga zaman tersebut adalah zaman strategic quality management (tahun 1980-an), zaman reengineering (tahun 1990-an) dan zaman kecepatan (tahun 2000-an). Dalam setiap zaman tersebut terjadi perubahan yang luar biasa besarnya terhadap kehidupan manusia. Perbedaannya, pada zaman dahulu, untuk terjadinya perubahan besar memerlukan waktu yang cukup panjang. Kini, dalam zama kecepatan ini maka perubahan-perubahan besar akan semakin radikal, semakin pesat, semakin serentak, semakin pervasive dan semakin sering terjadinya. Konsekuensi bagi setiap organisasi adalah bagaimana, meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi, seirama dengan semakin konstan, pesat, serentak dan pervasifnya perubahan lingkungan yang dihadapi (Mulyadi, 2007)

Keadaan ini akan menjadi tantangan bagi semua organisasi termasuk organisasi pelayanan kesehatan semisal rumah sakit. Karena itu, organisasi, manajemen pelayanan kesehatan juga harus mampu dan tanggap lalu menyiapkan diri untuk maju dan berkembang bersama berbagai perubahan itu. Langak terbaik untuk itu adalah melalui penataan manajemen operasi yang dilakukan oleh institusi pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit. Baca lebih lanjut

Memahami Fraud (Kecurangan) di Jaminan Kesehatan dan Aspek Hukum Pidana dan Perdata

JKNFraud di berbagai bidang

Dalam “Black’s Law Dictionary” menyebutkan bahwa fraud adalah kesengajaan melakukan kesalahan terhadap kebenaran untuk tujuan mendapatkan sesuatu yang bernilai atas kerugian orang lain atau mendapatkannya dengan membelokkan hukum atau kesalahan reprentasi suatu fakta, baik dengan kata maupun tindakan; kesalahan alegasi (mendakwa orang untuk melakukan tindakan kriminal), menutupi sesuatu yang harus terbuka, menerima tindakan atau sesuatu yang salah dan merencanakan melakukan sesuatu yang salah kepada orang lain sehingga dia bertindak diatas hukum yang salah.

Menurut Yaslis Ilyas dalam bukunya yang berjudul : Mengenal Asuransi Kesehatan hal.131, definisi tersebut hanya menjelaskan fraud sebagai pengertian formal dan lebih pada definisi hukum.

Karena memang fraud bisa terjadi disemua sektor atau bidang. Disektor pemerintah maupun swasta. Juga bisa terjadi pada berbagai bidang. Termasuk bidang ekonomi dan kesehatan. Dibidang ekonomi, mulai dari fraud yang dilakukan oleh perbank-an, akutansi, sampai korupsi yang dilakukan oleh para pejabat di negeri ini. Penyebab atau akar permasalahan fraud dijelaskan secara ringkas melalui ungkapan fraud by need, by greed and by opportunity (kecurangan karena kebutuhan, karena serakah dan karena ada peluang). Yang pada intinya dikatakan fraud apabila memenuhi unsur-unsur :

­            – Adanya perbuatan yang melawan hukum (illegal acts)

­            – Dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi

­            – Untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok

Dampak praktik – praktik tersebut diatas sangat beragam, tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa ciri dari pada fraud adalah keuntungan yang tidak wajar dari pelakunya, baik individu, kelompok, atau organisasi / perusahaan, yang tentu saja diimbangi dengan adanya kerugian pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Fraud dalam jaminan kesehatan

Fraud dalam bidang kesehatan adalah segala bentuk kecurangan dan ketidak wajaran yang dilakukan berbagai pihak dalam mata-rantai pelayanan kesehatan untuk memperoleh keuntungan sendiri yang (jauh) melampaui keuntungan yang diperoleh dari praktek normal.

Contoh fraud pelayanan kesehatan adalah pemalsuan diagnosa untuk mensahkan pelayanan yang tidak dibutuhkan dan tarifnya mahal (upcoding), tarif jasa yang tidak pernah dilakukan (tagihan fiktif),  pemberian obat obatan atas indikasi yang tidak jelas manfaatnya, pemeriksaan lanoratorium dan dan diagnostik atas indikasi yang tidak tepat, pemondokan pasien rumah sakit yang tidak perlu dan berbagai hal lainnya.

Dengan berlakunya BPJS maka potensi terjadinya fraud akan makin meningkat. Ketidaksepahaman antara BPJS dan pemberi pelayanan memungkinkan terjadinya fraud. Contoh adalah penentuan tarif berdasarkan IN-CBG’s yang mungkin tidak sesuai unit cost rumah sakit/provider.

Resiko kerugian akibat fraud ini sangat besar. Jika estimasi premi BJS 2014 sekitar 38,5 T, dengan estimasi besaran angka fraud 5% maka jumlahnya mencapai 1,8 T . Ini baru estimasi 5% !

Aspek penegakan hukum fraud di bidang kesehatan

Mengingat angkanya yang sangat besar maka tentu saja ini akan merugikan negara dan rakyat. Mengingat fraud dapat dikategorikan sebagai kejahatan/kriminal dan pada disempatan lain dikategorikan sebagai penipuan, tentu saja akan mendapatkan konsekuensi hukum (pidana maupun perdata)

Bahkan mengingat dampaknya yang begitu menyentuh kehidupan masyarakat banyak maka fraud yang terjadi dibidang kesehatan mulai ‘dilirik’ oleh lembaga anti rasuah (KPK). Bahkan KPK sudah memasukan  bidang kesehatan sebagai bidang prioritas pengawasan.

Karena itu perlu pemahaman dan pencegahan agar tidak terjadi fraud dalam pelayanan kesehatan. Salah satunya melalui pengawasan. Pengawasan pada kegiatan yang memiliki intensitas terjadinya fraud cukup tinggi pada masing-masing aspek fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, dan bahkan pengawasan pelaksanaan JKN itu sendiri.

*tugas minggu I (4-9 Feb 2014) Blended learning dengan Kebijakan Kesehatan Indonesia

Mengapa Rumah Sakit Harus BLUD?

rsudDalam beberapa kesempatan diskusi antara lain dengan teman-teman pers atau stakeholder tersirat kalau pemahaman tentang BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) masih terbatas kalau gak dikatakan banyak yang salah persepsi. Hal tersebut adalah wajar. Jangankan masyarakat awam, para pelaku BLUD atau bahkan yang sudah mendapatkan ‘wejangan’ tentang BLUD masih ada yang tidak memahami secara utuh. Padahal BLUD bagi sebuah rumah sakit adalah keharusan menurut amant undang-undang.

BLUD adalah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dengan membaca pengertian ini, maka dapat dipahami bahwa BLUD TIDAK MENGUTAMAKAN MENCARI KEUNTUNGAN. Hal ini yang membedakan BLUD dengan BUMN/D. Tapi dalam pelaksanaanya BLUD harus tetap menggunakan prinsip efiensi dan produktifitas serta praktek bisnis yang sehat. Praktik bisnis yang sehat artinya berdasarkan kaidah manajemen yang baik mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban.

Kembali ke topik.

Intansi pelayanan publik apalagi rumah sakit harus diakui masih memiliki banyak kekurangan dalam pelayanan publik. Masyarakat cenderung tidak puas karena : pelayanan tidak diberikan dengan profesional, tidak cepat, prosedur yang terbelit-belit. Lalu terjadi diskriminasi pelayanan, kalau masyarakat yang bersangkutan mempunyai jabatan atau uang, akan cepat dilayani, akan tetapi kalau masyarakat biasa (miskin) belakangan. Kinerja pelayanan aparatur yang kurang, praktek pungutan liar, biaya tidak transparan (katanya gratis tetapi kenyataan di lapangan masih harus bayar, membayarnyapun tidak ada standarnya), dan lain-lain kondisi riil pelayanan publik kita. Hal ini tentu saja tidak adil, tentu saja memboroskan anggaran negara atau tidak tepat sasaran.

Hal inilah kemudian melahirkan ide (peraturan, produk hukum) yang mengharuskan instansi pelayanan publik untuk menjadi BLUD. Khusus bagi rumah sakit daerah, BLUD merupakan solusi terbaik untuk mengatasi banyak  persolan /keluhan pasien saat ini. Bagi pasien, mereka tidak mau tau dengan segala macam peraturan administrasi seperti uang harus dicairkan dahulu ke kas Pemda baru dibelanjakan. Bagi mereka hanya satu : SEGERA DILAYANI.

Maka bagi rumah sakit yang sudah BLUD akan memiliki beberapa fleksibilitas yang dikecualikan dari yang berlaku umum. Pengecualian ini bukan berarti BLUD menabrak undang-undang/hukum. Ada peraturan ‘turun temurun’ yang sangat panjang dan komplet yang memerintahkan atau menaunginya. Peraturan itulah kemudian yang membolehkan RS memiliki kas sendiri (kalau ada keperluan, langsung bisa diambil dari kas dan dibelanjakan untuk pelayanan). BLUD juga memungkinkan untuk bekerjasama dengan pihak lain sepanjang menguntungkan, bisa melakukan pengadaan barang dan jasa dengan besaran nilai diluar ketentuan Perpres 70/2012, bisa menghapus aset, bahkan BLUD bisa berhutang. Ketentuan tentang belanja langsung maupun pengadaan barang ini HANYA BERLAKU BAGI PENDAPATAN YANG BERASAL DARI BUKAN APBD/N. Sebab pendapatan yang berasal dari APBD/N, tetap mengikuti ketentuan yang berlaku umum. Dengan berbagai fleksibilitas tersebut maka diharapkan RSUD tidak ada lagi kendala dalam melayani masyarakat.RSUD Bima BLUD_17

Rumah sakit yang sudah BLUD bukan berarti otomatis akan menjadi “meningkat” segalanya. Bukan berarti semua akan langsung seindah impian. Ada rumah sakit BLUD yang hanya asal gugur kewajiban saja. Tidak memberikan manfaat atau perubahan berarti bagi peningkatan mutu pelayanan. Karena itu bagi rumah sakit yang sudah BLUD perlu peningkatan kapasitas SDM, perubahan pola pikir (mindset), semangat kewirausahaan (enterpreneurship) bagi pengelola BLUD, stakeholder terkait mulai dari kepala daerah, sekretaris daerah, PPKD, Kepala BAPPEDA, dan Inspektur Daerah.. Perlu kerja keras dan kesamaan visi misi seluruh kemponen terkait BLUD. Semua harus seiring seirama. BLUD yang memiliki prinsip transparant, akuntabel, responsible dan independen akan berbeda dengan sebelum BLUD. Mindset semua SDM dituntut untuk berubah. Tadinya biasa dilayani, sekarang melayani. Tadinya pasien butuh RS, sekarang RS butuh pasien/pelanggan. Tadinya uang disetor ke kas Pemda, sekarang dikelola sendiri dikas BLUD. Dari mindset birokrat menjadi entrepreuner : Selalu melakukan hal yang inovatif, efisiensi di segala bidang, responsif, cepat tanggap kebutuhan pasien, bukan lagi terpaku pada rutinitas belaka.

Bila sebelum BLUD, mentalnya mental setoran, menghabiskan anggaran sebab bila anggaran tidak terserap/tidak habis, dianggap kinerjanya jelek. Setelah BLUD, mental SDM rumah sakit harus sebaliknya: Harus berhemat, harus efisien. Contoh kecil antara lain lampu yang masih menyala disiang hari/yang cukup cahayanya, AC yang tetap hidup padahal tidak ada yang memakai. Kalau tidak perlu print out, kenapa menghabiskan kertas dan tinta, dll.

Setelah BLUD manajer RS dituntut untuk menjadi manajer betulan, bukan sekedar kepala RS, Kepala keuangan, Kepala perencanaan, kepala staf dst… Tapi manajer keuangan, manajer SDM, manajer operasional. Manajer yang bisa memanaj setiap unit yang dipimpinnya.

Pemahaman tentang konsep Rencana Strategis Bisnis (RSB), Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal, Standar Akuntansi Keuangan (SAK), konsolidasian RBA dan laporan keuangan dengan APBD menjadi mutlak agar BLUD tidak salah langkah.

Pemahaman ini tidak bisa hanya dimiliki oleh segelintir orang, hanya bagian manajerial saja atau bagian administrasi saja atau bagian fungsional saja. Semua harus seirama. Semakin banyak yang paham BLUD akan semakin baik, sehingga para manajer RS tidak terlalu susah menggerakkan orang-nya untuk mencapai tujuan bersama.

Apalagi yang buat RS harus BLUD?

Yang sudah BLUD diharapkan tarifnya sesuai dengan unit cost. Dengan tarif berdasarkan unit cost inilah rumah sakit bisa memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Artinya, bila tarif lebih rendah dari unit cost maka SPM tidak akan terpenuhi. TarifRSU Harus BLUD yang lebih rendah dari unit cost juga berarti APBD/pemerintah ikut mensubsidi orang mampu. Sehingga penetapan tarif hanya untuk kelas III yang berdasarkan Peraturan daerah (Perda) sedangkan kelas II, I dan ke atas cukup dengan Peraturan bupati (Perbub). Sehingga bila tarif pelayanan untuk orang miskin/kelas III lebih rendah dari unit cost, disitulah subsidi pemerintah diperlukan.

Kepada SDM RS yang sudah BLUD juga dapat diberikan remunerasi. Pejabat pengelola BLUD, Dewan pengawas, Sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan. Sehingga tidak lagi pengaturannya seperti PNS, kalau golongan dan masa kerja sama, gaji yang diterima setiap bulan akan sama. Dalam BLUD besaran remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian antara lain: pengalaman dan masa kerja, ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku, resiko kerja, tingkat kegawatdaruratan, jabatan yang disandang, dan hasil/capaian kinerjanya.

Dengan demikian maka Esensi dari rumah sakit yang sudah BLUD adalah agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan efisiensi anggaran. Dengan BLUD, diharapakan sebuah rumah sakit akan meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat nya. RSUD akan siap untuk melayani pasien dalam JKN/BPJS mulai 2014.